JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat, 6 Februari 2026.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri itu juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng mengatakan, rakor digelar sebagai konsolidasi dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebut Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak sepanjang 2025.
“Rakor ini untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan agar capaian tahun 2026 lebih baik lagi,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri memfasilitasi kelompok tani jagung dalam mengakses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara. Program ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun pada 2026 untuk pembiayaan KUR mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Upaya itu dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.
Pengadaan jagung Bulog pada 2026 mengacu pada surat dinas internal dengan target satu juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
