PEKANBARU – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Riau menyatakan dukungan terhadap penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan sistem ketatanegaraan serta dinilai mampu memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya.
Koordinator Pusat BEM Seluruh Riau, Ahmad Deni Jailani, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden memberikan kejelasan komando dan tanggung jawab institusional.
Menurutnya, struktur tersebut penting agar Polri dapat fokus menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan nasional.
“Penempatan Polri di bawah Presiden sudah tepat. Ini memberikan kepastian struktur komando sekaligus memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas,” ujar Ahmad Deni, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai Polri membutuhkan dukungan kebijakan yang stabil dan jelas agar dapat bekerja secara optimal.
Wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengganggu independensi institusi.
“Jika Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan dan ketidakjelasan kewenangan. Hal ini bisa berdampak pada efektivitas kinerja Polri,” jelasnya.
Meski mendukung penguatan posisi struktural Polri, Ahmad Deni menekankan bahwa pengawasan terhadap institusi kepolisian tetap harus diperkuat.
Ia menyebut peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan profesionalisme Polri.
“Pengawasan tidak boleh longgar. DPR dan Kompolnas harus terus menjalankan fungsi kontrol agar Polri tetap bekerja sesuai aturan dan kepentingan publik,” katanya kepada Matariau.com
Ahmad Deni menegaskan, BEM Seluruh Riau mendukung Polri yang profesional, presisi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia berharap penegasan posisi Polri di bawah Presiden dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
