PEKANBARU-Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama unsur pemerintah daerah, Satgas kabupaten/kota, mitra, yayasan, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Riau, Sabtu, 21 Februari 2026.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari konsolidasi nasional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di daerah.
“Kehadiran kami untuk memastikan tugas-tugas kepala SPPG berjalan sesuai SOP, sehingga tidak terjadi kejadian menonjol. Semua tahapan sudah ada standar operasional prosedurnya,” ujar Sony.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini telah berdiri 633 SPPG di Riau yang seluruhnya dibangun oleh mitra dan masyarakat. Secara nasional, program MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat selama 13 bulan berjalan.
“Di Riau sendiri ada 1,42 juta penerima manfaat, didukung 25.851 relawan dan 2.640 supplier,” jelasnya.
Sony menegaskan setiap Kepala SPPG wajib memiliki media sosial sebagai sarana transparansi informasi kepada publik. Menu harian, mulai dari jenis makanan, harga bahan, hingga kandungan gizi, harus diumumkan secara terbuka.
“Hari ini dimasak apa, ada nasi, buah apa, sayurnya apa, ikannya apa, harganya berapa, kandungan gizinya bagaimana—semuanya harus diinformasikan. Ini bentuk transparansi,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut memberi ruang kontrol sosial kepada masyarakat. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga maupun kualitas, masyarakat dapat langsung memberikan masukan atau melaporkan.
“Sekarang ada 60 juta penerima manfaat. Mereka adalah pengawas. Kalau menunya tidak bagus, langsung berkomentar, memberi kritik, bahkan review,” katanya.
BGN menargetkan pembangunan SPPG di Riau bisa mencapai 800 titik. Saat ini, 633 titik sudah berdiri dan sisanya masih dalam proses. Portal pendaftaran SPPG baru juga telah ditutup. Jika masih ada kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut forum konsolidasi menjadi momentum menyamakan persepsi sekaligus menyelesaikan kendala teknis di lapangan.
“Awalnya progres di Riau kurang menggembirakan, tetapi hari ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sedikit lagi target kita tercapai,” ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat 223 usulan tambahan untuk daerah terpencil yang telah diajukan. Pemprov Riau juga merasakan dampak ekonomi langsung dari program MBG, terutama dalam perputaran anggaran di daerah.
“Bahkan untuk tujuh sekolah kejuruan boarding school yang sebelumnya dibiayai APBD, sekarang sudah masuk program MBG. Pemerintah daerah bisa menghemat sekitar Rp45 miliar,” jelas Syahrial.
Penghematan tersebut, lanjutnya, dapat dialihkan untuk program prioritas lain di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit.
“Ini bentuk kolaborasi dan sinergi. Kami optimistis target 2,1 juta penerima manfaat di Riau bisa tercapai dalam waktu tidak terlalu lama,” pungkasnya.
