MATARIAU.COM – Seorang bidan desa asal Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Christina Simamora (41), mengadukan penanganan laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkannya sejak November 2024. Pasalnya, setelah hampir dua tahun berjalan, perkara tersebut belum juga naik ke tahap penyidikan.
Merasa tidak mendapatkan kepastian hukum, Christina mendatangi Mapolda Riau, Sabtu, 14 November 2026. Kedatangannya didampingi kuasa hukum dari Tim Advokasi Pembelaan Rakyat (Tapak) Riau untuk meminta kejelasan atas laporan yang sebelumnya ditangani Polres Rokan Hilir.
Christina mengatakan, laporan dugaan pemalsuan surat tersebut pertama kali disampaikan ke Polda Riau pada 17 November 2024. Selanjutnya, laporan itu dilimpahkan ke Polres Rokan Hilir pada 13 Desember 2024 untuk ditindaklanjuti.
Selama proses penanganan perkara, ia mengaku telah memenuhi seluruh permintaan penyidik, mulai dari menyerahkan dokumen pendukung hingga menghadirkan sekitar tujuh orang saksi.
Bahkan, sejumlah saksi disebut telah dua kali dimintai keterangan dengan substansi yang sama untuk menerangkan transaksi jual beli tanah yang menjadi objek perkara.
Namun, hingga kini, Christina mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan laporan tersebut. Setiap kali menanyakan perkembangannya, ia mendapat informasi bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan.
“Jadi saya mencari keadilan di Polda Riau. Sebelumnya perkara saya atas pemalsuan surat. Itu saya melaporkan pemalsuan surat di tanggal 17 November 2024 di Polda Riau lalu disposisi ke Polres Rohil 13 Desember 2024,” ujar Christina.
Tidak hanya mempertanyakan perkembangan laporan, Christina juga telah mengadukan penanganan perkara tersebut melalui Propam dan pengawas penyidikan (Wassidik) Polda Riau, termasuk menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri.
Ia menyebut pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan ke Propam Polda Riau dan diteruskan ke Wassidik. Dalam prosesnya, telah dilakukan gelar perkara yang melibatkan sejumlah penyidik dan pihak terkait.
Christina mengaku mendapat informasi dari Kabag Wassidik bahwa ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara yang diadukannya.
“Ada ditemukan pelanggaran, Bu. Pelanggaran kode etik,” kata Christina menirukan pernyataan Kabag Wassidik kepadanya.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui tindak lanjut dari dugaan pelanggaran tersebut. Ia juga menyebut pernah dimintai keterangan oleh anggota Paminal Polda Riau pada 21 Oktober 2026, tetapi belum memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan.
Pada 22 Oktober 2026, Christina bersama Kabag Wassidik juga menghadap pejabat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Menurut pengakuannya, pertemuan tersebut membahas penanganan laporan dan koordinasi dengan Polres Rokan Hilir.
Mengaku Diintimidasi dalam Perkara Lain
Selain mempersoalkan lambannya penanganan laporan dugaan pemalsuan surat, Christina turut mengungkapkan dugaan kriminalisasi dalam perkara lain yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.
Ia mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit. Padahal, menurutnya, kebun yang dipersoalkan merupakan bagian dari harta miliknya sendiri dan sedang menjadi objek gugatan perdata.
Christina mempertanyakan proses hukum pidana tersebut ketika persoalan kepemilikan aset masih bergulir melalui jalur perdata.
Ia juga mengaku mendapatkan pernyataan yang dinilainya sebagai bentuk tekanan dari Polres Rokan Hilir dalam sebuah pertemuan sebelum mediasi.
“Nanti kalau Ibu kalah di perdata Ibu akan sama kami masuk sel,” ujar Christina menirukan pernyataan yang disebut disampaikan kepadanya.
Christina menilai persoalan harta bersama semestinya ditangani dengan memperhatikan proses perdata yang sedang berlangsung.
Ia juga mengaku tidak mendapatkan hasil mediasi sebagaimana yang diharapkan. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdapat tekanan agar dirinya tidak membahas persoalan aset dan asal-usul kepemilikan harta.
Pertemuan itu, menurut Christina, dihadiri Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP Christoffel, KBO, dan Kanit.
Seluruh tudingan mengenai dugaan intimidasi dan kriminalisasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian.
Kuasa Hukum Desak Perkara Naik Penyidikan
Sementara itu, kuasa hukum Christina dari Tim Advokasi Pembelaan Rakyat (Tapak) Riau, Mirwansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Polda Riau sejak menerima kuasa dari kliennya.
Ia menyebut laporan dugaan pemalsuan surat tersebut kini telah diambil alih Polda Riau dan ditangani Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
“Jelas, semenjak Tapak Riau mendapatkan kuasa dari Bu Kristin, kami berkoordinasi secara intensif dan perkara ini sudah diambil alih oleh Polda Riau dan hari ini sudah ditangani oleh Subdit 2 Krimum Polda Riau. Dan kemarin kita sudah koordinasi dengan Kabag Wassidik Polda Riau,” ujar Mirwansyah.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu didalami penyidik, terutama terkait dokumen kepemilikan dan transaksi jual beli tanah yang menjadi objek laporan.
Mirwansyah juga mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Christina dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit. Sebab, kebun yang dipersoalkan diklaim merupakan bagian dari harta milik kliennya.
“Oke. Tiba-tiba klien kita ditangkap katanya melakukan pencurian. Ini kan hartanya sendiri, sawitnya sendiri gitu loh,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh perkara ditangani secara profesional dengan mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Mirwansyah mendesak penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan laporan dugaan pemalsuan surat yang selama ini masih berada pada tahap penyelidikan.
“Ini kan overlapping nih. Sebelumnya lapor Polda, limpah Polres, ini balik lagi ke Polda. Dan harapan kami setelah ini ditarik oleh Polda, kami berharap perkara ini bisa naik ke penyidikan karena ini masih lidik, Pak, dari tahun 2024 SP2HP lidik terus sampai sekarang November 2026 ini,” ungkapnya.
Ia berharap, apabila ditemukan bukti yang cukup, perkara tersebut segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Maka kami berharap ini segera digelarkan untuk naik ke penyidikan dan kalau sudah cukup bukti segera tetapkan tersangka, lakukan upaya paksa tangkap dan tahan agar ada keadilan bagi korban,” katanya.
Mirwansyah menegaskan, Tapak Riau akan terus mengawal perkara tersebut hingga kliennya mendapatkan kepastian hukum.
“Tapak Riau pada intinya tegas ingin menyampaikan bahwa hukum tidak boleh dimain-mainkan oleh siapa pun. Equality before the law, tidak ada yang kebal. Mau siapa pun dia, kalau memang terbukti sikat,” tutupnya.
