MATARIAU.COM – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menilai pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan razia. Penguatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rawan narkoba.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar di Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, Selasa (10/11/2026) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Christ Reinhard Pusung, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.
Aldrin mengatakan, pemberantasan narkoba harus dilakukan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penangkapan dan penindakan terhadap pelaku memang diperlukan, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila faktor sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat rentan terlibat dalam jaringan narkoba tidak dibenahi.
Ia mengibaratkan penanganan narkoba yang hanya mengandalkan penindakan seperti memadamkan api tanpa menghilangkan sumber kebakaran.
“Jadi begini ya, kehadiran kami di sini tidak berpikir masalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan pendekatannya jatuhnya kepada nantinya berujung mencari pelakunya. Mencari pelaku, yang ujungnya akan masuk ke lembaga pemasyarakatan dan menjadi warga binaan pemasyarakatan,” kata Aldrin.
Menurutnya, penindakan selama ini lebih banyak menyasar bagian hilir, sementara persoalan di hulu belum sepenuhnya diselesaikan.
“Di sini kan kita bertindak di hilir. Di hilir tapi kita tidak menyumbat di hulunya. Kalau hulu belum disumbat seperti air mengalir tetap akan ngalir lagi itu sampai ke hilir. Sehingga, baik Polri maupun BNN maupun stakeholder yang ada, itu sebagai pemadam kebakaran. Ketika ada api, siram, semprot. Ketika muncul lagi api, ya disiram,” ujarnya.
Karena itu, BNN mendorong pemberdayaan alternatif melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skill. Program ini menyasar mantan penyalahguna narkoba, pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi, masyarakat yang rentan terpapar narkotika, hingga kelompok kurang mampu.
Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, mereka memiliki sumber penghasilan yang legal dan tidak mudah dimanfaatkan jaringan pengedar.
“Yang artinya perubahan pola hidup, perubahan mindset, yang dulunya pola hidupnya adalah melakukan kejahatan, saat ini kita rubah pola hidupnya yang kalau berdagang itu yang legal, tidak yang ilegal atau yang melanggar hukum, sehingga pola hidupnya baik dan akan lebih baik lagi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Aldrin mengungkapkan terdapat 363 desa dan kelurahan di Provinsi Riau yang masuk dalam pemetaan kawasan rawan narkoba.
Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah masuk kategori bahaya, sedangkan 356 lainnya berada dalam kategori waspada.
Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, termasuk salah satu wilayah dalam kategori waspada. Menurut Aldrin, kawasan tersebut telah berulang kali mendapatkan intervensi melalui berbagai kegiatan, mulai dari razia hingga program pemberdayaan masyarakat.
Ia menilai jaringan narkoba dapat bertahan karena memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan berpotensi direkrut menjadi kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkotika.
“Masalah kampung itu ada sindikat bisa hidup berkembang karena dia bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Untuk mem-back up jaringannya di situ, saya bilang kalau di-back up lah,” ungkap Aldrin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga akses pemasaran.
“Nah, yang saya bilang Pak Kapolresta, kita harus merubah tatanan sosialnya. Yang mungkin mereka tidak ada pekerjaan. Karena akhirnya pekerjaannya apa? Membantu bisnis bandar ini. Tapi kalau mereka diberikan ada pekerjaan, atau tadi life skill, dikasih modal untuk berwirausaha, akses pasar, maka mempersempit ruang gerak si jaringan narkoba ini,” tegasnya.
Selain mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, Aldrin juga menekankan pentingnya mengurangi permintaan atau demand narkotika.
Menurutnya, peredaran narkoba berkaitan dengan hukum pasar yang melibatkan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Karena itu, pemberantasan tidak hanya diarahkan kepada jaringan pemasok, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan agar jumlah pengguna dan calon pengguna narkotika berkurang.
“Kalau menghilangkan agak susah ya. Kurangi secara pelan-pelan sehingga penawaran itu tidak ada, tidak ada yang memberikan barang,” ujarnya.
Ia berharap pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pembukaan akses pasar dapat memberikan masyarakat pilihan pekerjaan yang lebih baik.
Dengan memiliki sumber penghasilan yang legal, masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung pada jaringan pengedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Aldrin juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN dan Polri. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.
Lima unsur yang dimaksud meliputi pemerintah dan aparat penegak hukum, dunia usaha, media, akademisi, serta masyarakat.
Dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), khususnya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi warga.
Sementara itu, media berperan menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Akademisi dapat memperkuat edukasi dan kajian, sedangkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan masing-masing.
“Penanganan narkoba, penanganan narkotika itu adalah penanganan kita bersama, menuntaskan itu adalah kita bersama, bukan ada di pundak, hanya di pundak BNN maupun Polri saja, tetapi semua,” kata Aldrin.
Melalui kegiatan Aksi Kampung Dalam Bersinar, BNN bersama Polda Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat upaya pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendeklarasikan komitmen bersama dalam mewujudkan Kampung Dalam Bersih Narkoba.
Aldrin berharap Kampung Dalam tidak lagi dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkotika, tetapi berkembang menjadi lingkungan yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.
Menurutnya, pemberantasan narkotika harus berjalan seiring dengan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya tersebut tidak hanya menghasilkan penangkapan pelaku, tetapi juga mencegah warga kembali terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
