MATARIAU.COM – Harapan pedagang Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru untuk mendapatkan kepastian pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) mulai menemui titik terang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru mengabulkan seluruh gugatan 75 pemegang HGB dan mewajibkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan persetujuan serta rekomendasi pembaruan hak atas tanah tersebut.
Putusan tersebut dibacakan majelis hakim pada Rabu (4/11/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan sikap diam Pemko Pekanbaru karena tidak menerbitkan persetujuan atau rekomendasi pembaruan HGB merupakan tindakan yang batal demi hukum.
Majelis hakim juga mewajibkan Pemko Pekanbaru memberikan persetujuan dan rekomendasi pembaruan terhadap 75 HGB di kawasan Sukaramai Trade Center.
Putusan ini disambut gembira para pedagang. Mereka menilai keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjuangan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan ruko yang selama ini dipersoalkan.
Kuasa hukum pedagang STC, Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H., mengatakan putusan tersebut membuktikan bahwa pembaruan HGB para pedagang memiliki dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, gugatan seluruhnya dikabulkan. Artinya, secara aturan, undang-undang dan juga peraturan pemerintah, terhadap 133 ruko ini dapat diberikan rekomendasi dan dapat dilakukan pembaruan HGB,” kata Tri Anggara Putra saat ditemui bersama pedagang di Pasar Sukaramai Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (5/11/2026) siang.
Menurut Tri Anggara, putusan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap pernyataan Wali Kota Pekanbaru sebelumnya mengenai tidak dapat diperpanjangnya HGB ruko milik para pedagang.
Meski demikian, ia menegaskan perjuangan hukum belum berakhir. Jika Pemko Pekanbaru mengajukan banding, pihaknya siap menempuh langkah hukum lanjutan untuk mempertahankan hak para pemegang HGB.
“Kita menghargai karena secara aturan pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum. Kita pasti akan tetap terus melawan. Perjuangan sampai detik ini dan selanjutnya tetap kita perjuangkan,” ujarnya.
Selain melalui jalur PTUN, pihaknya juga membuka kemungkinan mengajukan gugatan perdata serta melakukan audiensi hingga ke DPR RI.
Sementara itu, perwakilan asosiasi pedagang STC, Erizal, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut. Ia menyebut para pedagang selama ini berada dalam situasi tidak nyaman akibat belum adanya rekomendasi pembaruan HGB dari Pemko Pekanbaru.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut berdampak terhadap aktivitas usaha dan menimbulkan keresahan di kalangan pemilik ruko.
“Alhamdulillah, kami dari pedagang Sukaramai, dari 133 pemilik ruko, menyambut gembira. Ternyata keadilan masih ada di negeri ini, sehingga suara kami masih didengar oleh hukum di Republik ini,” kata Eri.
Erizal menegaskan para pedagang tidak akan berhenti memperjuangkan hak mereka hingga Pemko Pekanbaru menerbitkan rekomendasi pembaruan HGB.
Ia juga mempertanyakan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap HGB induk milik PT Makmur Papan Permata (MPP) dengan 133 HGB milik pedagang.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru telah menerbitkan rekomendasi pembaruan HGB induk PT MPP, sedangkan HGB milik para pedagang belum mendapatkan rekomendasi serupa.
“Jangan sampai satu lokasi, dua kebijakan. Kami tidak akan pernah berhenti sampai rekomendasi perpanjangan HGB kami diterbitkan oleh Pemko Pekanbaru,” tegasnya.
Ia berharap Pemko Pekanbaru segera menindaklanjuti putusan PTUN dengan menerbitkan rekomendasi pembaruan HGB. Dengan demikian, para pedagang dapat kembali menjalankan usaha tanpa dibayangi ketidakpastian hukum.
“Kami berharap Bapak berkenan menerbitkan rekomendasi kepada kami, sehingga kami bisa berdagang dengan tenang dan berusaha dengan tenang,” tutupnya.
Putusan PTUN Pekanbaru ini menjadi babak baru dalam sengketa pembaruan 133 HGB pedagang STC. Para pedagang kini menunggu tindak lanjut Pemko Pekanbaru atas putusan tersebut.
